Senin, 15 Juni 2009

LAGI, KABGOR TERIMA SERENTETAN PENGHARGAAN

David: Pemimpin Cerdas dan Prestisius

Kabupaten Gorontalo sejak tahun 2005 lalu telah memperlihatkan perkembangan disemua lini pembangungan. Daerah yang semenjak dibawah kepemimpinan Bupati David Bobihoe dan Wakil Bupati Sofyan Puhi dari awal secara berjenjang memang telah memiliki program pembangunan yang jelas, yakni, menjadikan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik sebagai sasaran pembangunan daerah, hal ini sesuai dengan diselenggarakannya tujuan otonomi daerah.

Dalam masa pembangunannya, Kabupaten Gorontalo dengan segala potensi sumber daya yang dimilikinya telah banyak meraih banyak penghargaan dari pemerintah pusat. Bahkan berbagai kebijakan yang telah dilakukan didaerah ini diadopsi pemerintah pusat sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Ditahun 2009 saat ini, Pemerintah Kabupaten Gorontalo kembali menerima penghargaan kota adipura dari presiden Republik Indonesia, penghargaan tersebut akan diterima Bupati David Bobihoe Akib pada hari Jumat, 5 Juni 2009 di Istana Presiden.

Selain penghargaan Adipura, rencananya David Bobihoe juga pada tanggal 8 Juni akan menerima penghargaan dari presiden SBY terkait pelampauan produksi pangan daerah, karena Kabupaten Gorontalo dinilai berhasil mendukung dan menyukseskan swasembada pangan nasional.



‘Paskan Hijau’ Unjuk Gigi, Bawa Kembali Adipura Ke Kabupaten Gorontalo

’Pasukan hijau’ (petugas kebersihan kota) yang bernaung di Badan Lingkungan Hidup kembali unjuk gigi dengan kembali mempersembahkan penghargaan tertinggi di bidang Lingkunagan Hidup berupa piala Adipura untuk masyrakat Kabupaten Gorontalo, dimana penghargaan tersebut merupakan kali kedua diraihnya adipura oleh masyarakat Kabupaten Gorontalo yakni pada Tahun 2007 dan tahun 2009 ini.

Piala Adipura Tahun 2009 tersebut diserahkan langsung oleh Presiden RI di Istana Negara tangal 5 Juni 2009 dan diterima langsung Bupati Gorontalo David Bobihoe Akib yang didampingi Asisten I Kepala Badan Lingkungan Hidup serta Koordinator tim Petugas Kebersihan Lapangan). Setelah tiba di Gorontalo piala Adipura ini di arak keliling Ibu Kota Kabupaten Gorontalo oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Gorontalo, para Petugas Kebersihan. Serta ribuan masyarakat lainnya dengan menggunakan kenderaan bermotor, dan finish di halaman Kantor Bupati Gorontalo yang diterima oleh Sekretaris daerah Haris Nadjamuddin. Pada kesmepatan itu Haris menjelaskan diraihnya piala adipura yang kedua kali merupakan kerja keras semua pihak bukan perseorangan dan dalam hal ini kata Haris, kerja keras dari pasukan kebersihan merupakan aktor penting dibalik keberhasilan meraih adipura

“Diperolehnya penghargaan presiden ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi kami selaku petugas kebersihan.Tentunya upaya ini juga harus didukung oleh semua masyarakat dengan tetap menjaga dan memperhatikan kebersihan linkungan, sehingga kalau semua masyarakat perduli tentunya kerja kamipun akan semakin mudah, ujar Koordinator tim petugas kebersihan Kadir Ade. Sementara kepala Badan Lingkungan Hidup Ridwan Lukum juga menuturkan diraihnya kembali adipura ini tidak lepas dari peran aktif masyarakat yang perduli akan kebersihan lingkungan, yang terpenting adalah bukan pada pilanaya tetapi lebih kepada bagaimana kita mampu bekerja lebih maksimal lagi dengan senatiasa meningkatkan kepedulian kita terhadap kebersihan lingkungan serta alam sekitar kita.



Kabupaten Goromtalo Terima Penghargaan Pelampauan Pangan

Selain beroleh penghargaan Adipura, tanggal 8 Juni nanti Bupati Gorontalo, David Bobihoe Akib, akan menerima penghargaan pelampauan produksi pangan daerah juga di Istana Presiden. Penghargaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut berdasarkan keberhasilan kabupaten Gorontalo dalam melampaui produksi pangan daerah dari point yang ditargetkannya. Dimana dalam kunjungannya ke Gorontalo tahun lalu, SBY menetapkan Provinsi Gorontalo yang terdiri dari 6 (enam) wilayah wajib memenuhi pencapaian 100 ton gabah kering giling untuk ketahanan pangan nasional. Untuk daerah Kabupaten Gorontalo sendiri dalam waktu singkat telah berhasil melampaui target yang ditetapkan, dimana ketika itu David menyampaikan Kabupaten Gorontalo sanggup memenuhi 30% dari target Presiden SBY.

Kabupaten Gorontalo dalam penguatan pemenuhan pangan masyarakat, pada dasarnya mengandalkan Badan Usaha Miliki Desa (BumDes) Agro Potombulu yang berkewajiban mewadahi 944 kelompok tani yang terdiri dari 14.160 orang petani. Walhasil, dengan dibentuknya Gapoktan-gapoktan oleh Agropotombulu sekaligus dibekali dengan pupuk biokultur berhasil mewujudkan produksi pangan yang amat besar. Hal tersebut dibuktikan dengan daerah ini berturut-turut berhasil mengeksport jagung ke dua negara, yakni, Malaysia dan Singapura.

Atas prestasi brilian David dalam melakukan mindset bagi pelaku pembangunan daerah, tak heran jika Walikota Gorontalo, Adhan Dambea tak tanggung-tanggung memberikan acungan jempol untuk pembangunan Kabupaten Gorontalo. Menurutnya, meski telah mengalami beberapa kali pemekaran daerah ini terus melaju melalui kebijakan-kebijakan yang menyentuh rakyat di Provinsi Gorontalo. Bahkan menurut Adhan, Bupati David pantas menggantikan kedudukan Fadel Muhammad untuk jadi Gubernur.

Bupati David Bobihoe Akib sendiri, merasa tersanjung atas partisipasi aktif yang diberikan masyarakat selama masa kepemimpinannya, karena ia menilai, tanpa adanya partispasi dan proaktif masyarakat segala bentuk penghargaan yang diterimanya selama memimpin daerah Kabupaten Gorontalo tak mungkin terwujud. “Secara pribadi saya merasa wajib untuk menyampaikan terima kasih atas partisipasi rakyat Kabupaten Gorontalo yang telah mendukung sepenuhnya penyelenggaraan pembangunan di daerah ini”, ujar David disela-sela pertemuannya dengan Walikota Adhan Dambea di ruang kerjanya.

Memang dalam masa kepemimpinannya David Bobihoe Akib bersama Sofyan Puhi senantiasa beroleh dukungan penuh masyarakatnya. Ini berkat kebijakan yang ditempuh senantiasa berpihak bagi rakyat, utamanya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bertaraf ekonomi rendah.

SEGUDANG PROYEK PEMPROV DIKABUPATEN GORONTALO MENUAI MASALAH

Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Haris Nadjamuddin senin kemarin 08/06 bertempat diruang kerjanya menerima kunjungan kerja 2 Anggota DPRD Provinsi Gorontalo masing - masing Paris Yusuf dan Budianyo Napu yang didampingi 3 Staf Sekretariat DPRD Provinsi, dalam rangka menyerap Aspirasi sehubungan dengan masa Reses para anggota Legislatif provinsi Gorontalo.
Seperti pada pelaksanaan Reses sebelumnya Sekab Haris Nadjamuddin kembali menyodorkan beberapa proyek - proyek yang bermasalah yang merupakan program yang didanai melalui dana APBD Pemerintah provinsi gorontalo yang dikerjakan diwilayah kabupaten Gorontalo, seperti halnya proyek Traffight Light yang berlokasi didesa Datahu tibawa menurut Sekab semenjak didirikan hingga saat ini tidak berfungsi dan tidak memberikan manfaat bagi masyarakat. demikian halnya untuk kegiatan Talud didesa mootilango kecamatan tibawa setelah didirikan beberapa bulan silam saat ini sudah mengalami rusak berat alis amruk, dan untuk proyek tanggul berukuran 100 meter yang dikerjakan melalui dana APBD provinsi pada tahun 2006/2007 silam menurut Sekab haris Nadjamuddin hanya mampu berfungsi dalam jangka waktu beberapa bulan saja, dan saat ini kondisinya sudah rusak total.
Sekab haris Nadjamuddin pada kesempatan tersebut juga membeberkan soal 2 buah proyek bermasalah yang dilaksanakan pemerintah Provinsi dikecamatan Batudaa pantai masing - masing kegiatan proyek Abrasi Pantai tahun 2008 dikecamatan batudaa pantai yang semestinya pengadaan bahan material menjadi tanggungan kontraktor pelaksana proyek, tapi pada kenyataannya bahan material dari proyek tersebut hanya diadakan masyarakat lokal yang nilainya mencapai 18.500.000 yang hingga saat ini masyarakat belum menerima pengembalin ganti rugi dari pelaksana proyek. sedangkan untuk kegiatan proyek Abrasi Pantai tahun 2007 dan break water tahun 2008 yang berlokasi didesa lopo batudaa pantai menurut Sekab Haris Nadjamuddin hingga saat ini betu lepasnya belum kunjung terpasang, dan masih banyak lagi beberapa proyek yang didanai melalui dana APBD provinsi yang menui masalah dikabupaten gorontalo.
karenanya Sekab Haris Nadjamuddin berharap melalui anggota DPRD provinsi Gorontalo, khususnya bagi mereka yang berasal dari dapil kabupaten Gorontalo dapat memberi perhatian terhadap proyek - proyek yang bermasalah tersebut, sebab menurut haris meskipun proyek tersebut menjadi tanggungjawab pemerintah provinsi, tetapi masyarakat tetap menuntut pada pemerintah kabupaten Gorontalo. disamping itu pula masalah koordinasi yang selama ini kurang terbangun dengan baik antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota kiranya juga mendapatkan perhatian semua pihak,"pungkas Haris.

48 PASIEN BEROBAT DI KLINIK PELAYANAN PUBLIK

“turut disaksikan oleh pemerintah Kota Gorontalo”


Di hari kedua beroperasinya Klinik Pelayanan Publik (KPP) yang terpusat di Rumah Dinas Bupati Gorontalo setelah pada hari selasa 2 juni lalu mulai di buka, mendapat apresiasi positif dari masyarakat . Betapa tidak di hari kedua ini kamis (04/06) sebanyak 48 orang masyarakat mendatangi klinik tersebut yang bertujuan untuk berkonsultasi mengenai masalah dan kendala yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari, dan dari data yang diperoleh, ke 48 orang tersebut mayoritas berasal dari masyarakat yang kondisi ekonominya menegah ke bawah sehingga salah satu tujuan mulia dari dibukanya Klinik Pelayanan Publik ini sangat tepat sasaran.

Pelaksanaan pelayanan Publik pada hari kedua ini di pimpin langsung oleh Sekkab Haris Nadjamuddin bersama Asisten III Abd Razak Adam, serta sesuai data yang didapat dari 48 masyarakat yang datang ke Klinik Pelayanan Publik, ada dua tempat yang banjir pengunjung yaitu masing-masing dinas kesehatan dan dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan dimana di Klinik Dinas Kesehatan sebanyak 3 orang pasien langsung ditindak lanjuti keluhannya yaitu tentang mereka belum mendapatkan kartu jamkesda sedangkan mereka bertiga termasuk dalam keluarga miskin dan setelah di klarifikasi dilapangan ternyata mereka benar-benar miskin dan pada hari itu juga langsung ditindak lanjuti keluhan mereka dengan diberikannya kartu jamkesda agar dapar berobat gratis di RSU MM Dunda selebihnya ada yang mengeluhkan masalah kesehatan yang juga langsung di tindak lanjuti saat itu. Hal yang sama juga berlaku di pos-pos klinik lainnya segala keluhan masyarakat yang memang bisa ditindak lanjuti saat itu juga langsung ditindak lanjuti oleh satker yang bersangkutan sehingga maksud dan tujuan dari di bukanya Klinik Pelayanan Publik ini benar-benar maksimal dalam melayani masyarakat dan hal itu juga ditekankan Oleh Sekkab Haris Nadjamudiin yang menginginkan setiap keluhan masyarakat untuk dapat dicarikan solusi yang terbaik dan dapat memuaskan masyarakat yang mengunjungi Klinik Pelayanan Publik ini karena tugas kita sebagai seorang birokrasi intinya adalah Pelayanan Publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu pada hari yang sama rombongan Pemerintah Kota Gorontalo yang di Pimpin langsung oleh Sekkot Nurdin Mokoginta melaksanakan Stuban di tempat Pelaksanaan Klinik Pelayanan Publik dan menyaksikan langsung langsung pelaksanaan bentuk Pelayanan Publik tersebut yang di pandu langsung oleh Sekkab Haris Nadjamuddin yang kemudian acara dilanjutkan dengan dialog dan sharing program yang dilaksanakan diaula Rudis Bupati Gorontalo.

LPPD KABUPATEN GORONTALO RAIH PRESTASI TERTINGGI TINGKAT REGIONAL

Berdasarkan laporan evaluasi tentang pelaksanaan pentelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan tim daerarah Propinsi gorontalo dengan melibatkan Ispektorat provinsi gorontalo dan perwakilan BPKP menyebutkan bahwa laporan penyelenggaraan pemerintah Daerah (LPPD) atau suplemen LPPD tahun 2007 kabupaten gorontalo meraih prestasi tinggi untuk tingkat regional. Hal ini jelas tergambar dari laporan hasil evaluasi LPPD tahun 2007 bernomor LAP-100/734 tanggal 31 maret 2009 dan nomor LAP-053/PW 18/3/2009 tanggal 31 maret 2009 yang disampaikan pemerintah propinsi gorontalo kepada pemerintah kabupaten Gorontalo.

Evaluasi yang dilakukan tim daerah (TIMDA) propinsi gorontalo atas penilaian LPPD yang merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah kabupaten secara manajerial kepeda pemerintah, terbagi dalam dua kelompok yang meliputi indeks capaian kinerja dan indeks kesesuaian materi, dimana untuk LPPD kabupaten Gorontalo tahun 2007 mendapatkan Skor 2,359 atau mendapat prestasi tertinggi.

Untuk indeks prestasi kenerja pemerintah kabupaten gorontalo yang diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan pada tataran pengambilan kebijakan, yaitu atas kinerja kepala daerah dan DPRD dan penilaian yang dilakukan pada tataran pelaksanaan kebijakan pada tingkatan Staf atau SKPD, yang mencakup atas 13 aspek yang meliputi aspek ketentraman dan ketertiban umum daerah, aspek keselarasan atas kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah, dan aspek efektivitas hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD serta 10 aspek lainnya memperoleh skor 2,343 atau mendapat kategori prestasi tinggi. Sedangkan indeks kesesuaian materi yang merupakan penilaian atas penyajian LPPD untuk urusan desentralisasi, tugas perbantuan, tugas umum pemerintahanm, gambaran umum daerah dan kelengkapan RPJMD yang mencakup empat aspek masing – masing urusan desentralisasi, tugas pembantuan, tugas umum pemerintahan dan kelengkapan pelaporan memperoleh skor 2,359 atau mendapat prestasi tinggi.

Penilaian ini menunjukan bahwa kinerja pemerintah kabupaten gorontalo dalam dwi tunggal pemerintahan Bupati David Bobihoe Akib dan Wakil Bupati Sofyan Puhi yang di dukung sepenuhnya oleh aparat yang propesional sudah maksimal dan sesuai harapan, namun demikian masih harus lebih ditingkatkan lagi untuk kemajuan gorontalo khususnya kabupaten Gorontalo kedepan.

PERANAN ISTRI SANGAT MENENTUKAN PERJALANAN KARIR SUAMI

. Sebagai bentuk tidak lanjut dari pelaksanaan Rakorda DWP provinsi Gorontalo, Sabtu kemarin 06/06 menggelar Rapat kerja Daerah yang dihadiri pengurus DWP Kabupaten, DWP Unut, DWP kecamatan, dan DWP Setda guna mengevaluasi permasalahan dan kendala pelaksanaan program tahun 2008 dan menetapkan program 2009 yang dibuka Sekretaris Daerah Haris Nadjamuddin dan didampingi Ketua DWP Ny. Ermita Nadjamuddin Laya.

Dalam arahannya Sekab Haris Nadjamuddin menegaskan untuk membawa DWP kabgor menjadi sebuah organisasi kuat dan handal dibutuhkan adanya ketulusan yang dibarengi kiat strategis dari setiap anggota yang nota bene adalah para istri – istri PNS dilingkup pemkab Gorontalo, dengan tidak mengabaikan tanggungjawab selaku selaku istri dalam kehidupan berumah tangga, sebab Tegas Haris maraknya kasus perhugelan yang terjadi saat ini, khususnya dikalangan PNS sebagian besar dipicu dari dari ketidak mampuan para istri dalam mengurus rumah tangga,dalam arti pemicu terjadinya perhugelan bagi para suami sesungguhnya bukan semata diakibatkan karena kesalahan suami, justru kebanyakan terjadi karena akibat dari ulah istri itu sendiri seperti halnya istri terlalu cerewet dan suka berbicara memberikan komentar dan kritikan terhadap ucapan maupun perbuatan suami, komunikasi terhambat antara suami dan istri karena faktor kesibukan masing – masing, istri banyak menuntut dalam arti meminta sesuatu yang berlebihan atau tidak pada tempatnya kepada suami, istri kurang perhatian kepada suami, istri tidak menghargai dan menghormati suami, istri tidak mampu memberikan peran dalam menunjang karir suami, dan berbagai pemicu lainnya, yang kesemuanya dapat berakibat pada menurunnya kinerja yang diemban para suami selaku abdi negara, maupun kinerja para istri dalam organisasi DWP. Karenanya tegas Haris peranan istri bukan hanya menentukan perjalanan Karir dari suami, tapi juga sangat menentukan keharmonisan dalam rumah tangga.

Menyinggung maslah program kerja yang akan dilakukan DWP pada tahun 2009 berjalan ini Sekab Haris Nadjamuddin menegaskan kiranya program yang akan disusun tidak perlu banyak – banyak, tapi harus realistis, terencana, berkelanjutan yang muaranya adalah berpihak kepada kepentingan anggota dan kepengurusan DWP itu sendri serta yang terpenting untuk kesejateraan masyarakat. Disamping tegas Haris program yang akan disusun hurus selaras dengan program yang dilakukan Pemerintah daerah dan kunci utama penentu berhasil tidaknya program yang akan dijalankan adalah terletak pada komitmen pengurus dan anggota DWP dalam menjalankan program, dalam arti sebaik apapun program yang akan dilakukan DWP, tanpa tanpa adanya komitmen dari anggota DWP semuanya tidak akan memberi nilai tambah baik bagi organisasi DWP itu sendiri, pemerintah daerah terlebih terhadap kesejateraan masyarakat.

Menyinggung soal pengurus DWP Unit yang tidak pernah Aktif dalam kegiatan Rapat – Rapat maupun kegiatan yang diselenggarakan DWP, Haris menegaskan kiranya melalui Rapat kerja dapat memberikan rokomendasi untuk dilebur atau dibubarkan.

PENGURUS DAN ANGGOTA DWP KUMABAL TIDAK DILIBATKAN DALAM KEGIATAN PEMERINTAHAN DAN DWP

Sebuah langkah tegas yang ditempuh DWP Kabupaten Gorontalo dalam rangka untuk menumbuhkan gaiarah dan peran aktif para pengurus dan anggota DWP agar dalam setiap kegiatan baik yang sifatnya pemerintahan khususnya peran dalam menunjang karir para Suami yang merupakan abdi negara maupun kegiatan organisasi DWP itu sendiri, apabila 3 kali tidak mengindahkan undangan rapat yang diselenggarakan DWP, maka tidak akan pernah dilibatkan lagi dalam kegiatan pemerintahan maupun kegiatan DWP. Penegasan ini disampaikan Ketua DWP Kabupaten Gorontalo Ny. Ermita Nadjamuddin Laya saat memimpin Rapat kerja Daerah Dharma Wanita Persatuan kab. Gorontalo, sabtu kemarin 06/06 bertempat digedung Kasmad Lahay limboto.

Menurutnya upaya tersebut sengaja diambil dalam rangka untuk mengaktifkan seluruh kepengurusan DWP yang tersebar pada instansi – instansi pemerintah dinas Badan dan Bagian serta kecamatan, yang selama ini terkesan Lesu dalam arti kurang memberi peran terhadap tugas yang diemban para suami – suami dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, oleh karenanya upaya tersebut ditempuh guna memberikan hukuman jera bagi seluruh anggota DWP, khususnya bagi para pengurus inti mulai dari ketua, sekretaris dan bendahara. Hal ini dilakukan mengingat Kendala yang selama ini dihadapi Jajaran DWP yang dirasakan menghambat pelaksanaan program menurut Ermita Nadjamuddin Laya selain karena tidak didukungnya oleh ketersediaan Sekretariat pada masing – masing unit kerja dinas badan, bagian dan ditingkat kecamatan, juga paling menentukan adalah kurangnya partisipasi pengurus dan anggota DWP, padahal peranan Istri dalam dalam menunjang karir dan kerja para suami selaku Abdi negara dan masyarakat sangat menentukan, bahkan menurutnya dalam pengisian jabatan dilingkup pemerintah daerah kedudukan Istri menjadi salah satu indikator pertimbangan tim baperjakat dalam menempatkan layak tidaknya seorang PNS menduduki jabatan strategis dilingkup pemerintahan.

Olehnya langkah tidak akan mengikutkan para pengurus dan anggota DWP dalam kegiatan pemerintahan dan kegiatan DWP, khususnya bagi mereka yang 3 kali tidak mengindahkan undangan atau tidak hadir pada kegiatan Rapat DWP menurut Ermita Nadjamuddin Laya diharapkan akan mampu mengoptimalkan peran aktif para pengurus dan Anggota DWP dalam menjalankan tugasnya selaku pendamping para suami, dan hal itu Tegas Ermita telah mendapatkan rekomendasi dari Bupati David Bobihoe Akib.

DEPUTI KEMENTRIAN PP AKUI PROGRAM PEMBERDAYAAN ANAK DAN PEREMPUAN KABGOR

Perhatian terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada perempuan dan anak yang dilakukan pemerintah Kabupaten Gorontalo beroleh pengakuan Deputi V Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan Bidang Pemberdayaan Lembaga Nasional, Dra. Sri Wirnasih. Menurut dia, kebijakan pemerintah daerah Kabupaten yang diprogramkan melalui Badan Pemberdayaan Perempuan sudah sangat tepat menyentuh kebutuhan pemberdayaan masyarakat.
Hal tersebut diungkapkan dalam sambutannya pada acara sosialisasi pembentukan dan pelatihan manajemen pengelola pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) yang diintegrasikan dengan peresmian layanan Tesa (Telepon Sahabat Anak) 129 di Limboto, Senin (15/06) di auditorium Menara Keagungan Limboto kemarin.
Diungkapkan Wirnasih, perempuan Kabupaten Gorontalo memiliki pola fikir yang maju dan tepat dalam mengambil kebijakan untuk pemberdayaan perempuan dan anak. Hal tersebut dibuktikan dengan sosialisasi yang disampaikannya tentang strategi pemberdayaan perempuan dan anak pada dasarnya telah dilakukan di Kabupaten Gorontalo.
“Kami sangat bangga dengan terobosan-terobosan yang telah dilakukan perempuan di daerah ini, karena apa yang semestinya kami sosialisasikan telah dilakukan dan berjalan dengan baik di Kabupaten Gorontalo,” ungkap Wirnasih.
Sementara itu, Asisten III Sekkab Gorontalo, Abd. Razak Adam dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa pelayanan bagi perempuan dan anak merupakan hal yang wajib untuk diseriusi. Olehnya Pemerintah Kabupaten Gorontalo dengan gigih terus menempuh berbagai kebijakan pemberdayaan anak dan perempuan melalui program-program satuan kerja perangkat daerah terkait.
Terkait ketersediaan sarana informasi Tessa 129 yang juga diresmikan ketika itu, Razak Adam mengungkapkan bahwa kebijakan ini merupakan pemenuhan informasi yang baik dan patut dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh anak dan perempuan. “Sarana informasi melalui Tessa dirancang khusus untuk sajian informasi tentang pendidikan, kesehatan, politik dan hukum, yang layak untuk menambah pengetahuan perempuan, anak dan seluruh kalangan masyarakat”, jelasnya.
Digagasnya sosialisai oleh Deputi V Kementrian Negara Bidang Pemberdayaan Lembaga Nasional tersebut, diharapkan Razak, kian menambah pengalaman bagi seluruh personil dalam lingkup pemberdayaan perempuan di Kabupaten Gorontalo.

Jumbara PMR Mula Madya Tilango di Buka

PMR dapat difungsikan untuk mendukung pemerintah dalam membangun kesejahteraan sosial dan memberikan sumbangsih dalam pelaksanaan pembangunan, hal ini ditegaskan oleh ketua Palang Merah cabang kabupaten Gorontalo yang sekaligus menjabat sebagai wakil bupati gorontalo Sofyan Puhi ST pada sambutannya saat melantik ratusan PMR mula madya se-kecamatan Tilango yang dirangkaikan dengan pembukaan kegiatan jumbara PMR mula madya tingkat ranting kecamatan Tilango senin15/06/09.
Menurut Sofyan, PMR merupakan komponen terpenting dari elemen bangsa yang ikut menentukan arah dan kebijakan pembangunan, megingat posisi PMR merupakan generasi penerus dan pewaris cita-cita bangsa yang tidak dapat diabaikan begitu saja peranya dalam setiap gerak aktifitas pemerintahan dan pembangunan sebab sasaran pembangunan kabupaten gorontalo kedepan adalah terwujudnya generasi muda yang berkualitas, mandiri, kreatif, inovatif, dan berakhlak mulia.
Olehnya itu wabup sofyan mengajak kepada seluruh generasi muda, agar kebijakan dan visi pembangunan pemerintah kabupaten gorontalo dapat dipahami dan diaktulisasikan secara nyata dalam berbagai bentuk kegiatan yang konkrit, terencana dan sistematis, dikarenakan manfaatnya tidak saja bagi generasi muda, akan tetapi juga bagi masyarakat luas, daerah, bangsa dan Negara.
“Sebagai wadah pengembangan generasi, maka PMR diharapkan turut menanggulangi masalah-masalah kesejahteraan sosial, melaksanakan kegiatan-kegiatan bersifat rekreatif, edukatif, ekonomis, produktif, pelayanan sosial dan kegiatan-kegiatan yang bersifat praktis”. Ujar Sofyan.
Diakhir sambutanya yang sekaligus membuka kegiatan jumbara PMR mula tingkat ranting se-kecamatan Tilango, sofyan berharap bagi seluruh anggota PMR untuk bisa melaksanakan segala kewajiban dan amanah yang telah dipercayakan dalam membangun dan memberdayakan masyarakat.
Usai dari kegiatan tersebut sofyan juga meninjau beberapa unit tenda bantuan dari PMI pusat.

SATKER HARUS TANGGAP TERHADAP KELUHAN MASYARAKAT

Untuk mengukur sejauhmana efektivitas pelaksanaan Klinik Pelayanan Publik yang tengah dijalankan pemerintah daerah saat ini, Asisten III Razak Adam kamis kemarin 15/06 bertempat diruang pola kantor Bupati Gorontalo, melakukan evaluasi terhadap seluruh satuan Kerja perangkat daerah, khususnya bagi instansi yang erat kaitannya dengan pelayanan, seperti KPT, Bapecapil, RSUD MM Dunda, Dinas Nakertrans, Dinas Diknas, Dinas pertanian, Dinas Koperasi UKM dan BPMD.
Dalam arahannya Razak menegaskan bahwa pemikiran pemerintah daerah yang telah melahirkan sebuah konsep yang disebut klinik pelayanan public adalah dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada masyarakat, dimana ide tersebut berangkat dari keprihatinan Bupati David Bobihoe Akib terhadap kompleksitas persoalan yang dihadap masyarakat yang tidak semuanya dapat terlayani oleh pemerintah daerah.
Karenanya Razak mengingatkan kepada masing – masing satuan kerja kiranya dalam memberikan pelayanan melalui klinik pelayanan public yang digelar pada setiap Selasa dan Kamis sore hendaknya ketika menerima keluhan ataupun pengaduan dari masyarakat agar langsung ditindak lanjuti. Jangan lagi didiamkan berlama – lama karena hal itu akan berdampak pada pencitraan terhadap birokrasi khususnya dan pemerintah daerah pada umumnya. Tegas Razak. Apabila ada keluhan masyarakat yang ditujukan kepada salah satu satker dan keluhan tersebut sifatnya umum dalam arti sudah dapat ditindaklanjuti, maka satker tersebut wajib untuk segera menindaklanjutinya, kecuali keluhan – keluhan yang sifatnya spesifik yang membutuhkan kajian lebih lanjut itu masih bisa ditolelir, namun demikian harus tetap ditindak lanjuti sehingga masyarakat yang datang memanfaatkan momen klinik layanan public merasa terlayani dan memiliki kepastian ataupun kejelasan dari setiap masalah yang diadukannya Tandas Razak.

Kamis, 11 Juni 2009

PROGRAM KLINIK LAYANAN PUBLIK DICANANG HARI INI

Dipastikan Bupati Gorontalo David Bobihoe Akib pada selasa 02/06 (hari ini red) kembali meluncurkan sebuah program Klinik Layanan Publik yang bertujuan khusus untuk melayani segala keluhan dan harapan masyarakat Kabupaten Gorontalo yang akan dipusatkan dirumah Dinas Bupati Gorontalo.
Dalam pelaksanaan klinik layanan pablik tersebut seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo akan menggelar pelayanan terpusat dirudis Bupati Gorontalo yang dimulai sejak pukul 14.00 – 17.00 wita, bahkan bagi dinas kesehatan secara khusus juga akan melakukan pelayanan medis diaula Rudis Bupati Gorontalo.
Bupati Gorontalo David Bobihoe Akib menegaskan bahwa program Klinik Layananan Publik adalah sebuah gagasan yang diluncurkan pemerintah Daerah dalam rangka memaksimalkan pelayanan birokrasi, dimana menurut David program klinik layanan Publik lahir karna terinspiransi dari banyaknya masyarakat yang berkunjung kerumah dinas yang tidak semuanya dapat terlayani karena faktor padat agenda pemerintahan yang harus dilakukan pemerintah daerah, sehingga terkadang orang yang datang berkunjung harus menunggu berjam – jam lamanya baru dapat dilayani, bahkan terdapat juga masyarakat yang tidak sempat lagi dilayani.
Selain itu tegas David, dalam klinik layanan publik seluruh pimpinan SKPD diwajibkan untuk memberikan pelayanan dirumah dinas Bupati Gorontalo selama dua hari dalam sepekan yaitu setiap hari selasa dan kamis, berbagai macam layanan pemerintahan dan kemasyarakatan akan dilayani dalam klinik layanan publik Ujar David sambil menjelaskan bahwa melalui klinik layanan publik pemerintah daerah akan mengidentifikasi atau memilah segala persoalan yang dihadapi untuk dicarikan solusi dan ditindak lanjuti Pungkas David.

ADHAN: DAVID KADER TERBAIK GORONTALO

Kunjungan silahturrahim Walikota Adhan Dambea kepada Bupati Gorontalo David Bobihoe Akib tenyata tidak terlepas dari persoalan politik khususnya menghadapi pilgub pada 2011 nanti.
Walikota Adhan Dambea yang juga selaku ketua DPD II Golkar Kota Gorontalo mengungkapkan bahwa saat ini kader – kader gorontalo yang diharapkan layak dan pantas memimpin propinsi gorontalo pasca 2011 nanti dirasakan agak langkah, bahkan menurutnya hanya ada 2 figur yang dirasakan baik dalam pemerintahan yang diharapkan dapat membawa propinsi gorontalo jauh lebih maju dari saat ini yaitu David Bobihoe Akib dan Iwan Bokings, sedangkan Gusnar Ismail tegas Adhan sebenarnya juga sangat pantas dan berpeluang untuk memimpin propinsi gorontalo, hanya saja Gusnar ismail sudah 2 periode menjabat sebagai wakil Gubernur, sehingga kemungkinan masyarakat gorontalo sudah bosan dengan keberadaannya karena sudah dua periode menjabat sebagai wakil gubernur Gorontalo mendampingi Fadel Muhamad.
Sementara itu Adhan Juga menjelaskan meskipun saat ini banyak riak – riak dimasyarakat untuk menjagokan dirinya maju sebagai calon Gubernur, namun secara pribadi Adhan mengakui belum layak dicalonkan sebagai gubernur dan dirinya juga tidak pernah kepikiran untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur. Figur yang paling pantas dan memiliki peluang besar pasca 2011 adalah David Bobihoe Akib, karena Sosok David Bobihoe adalah sosok yang berhasil melakukan berbagai terobasan yang berpihak kepada rakyat. Jadi masyarakat Gorontalo harus mendukungnya, Pungkas Adhan.

ADHAN AKUI KONSEP PEMBANGUNAN KABUPATEN GORONTALO

Berbagai terobosan yang digagas Bupati Gorontalo David Bobihoe Akib dalam menjalankan roda pemerintahan dikabupaten gorontalo memperoleh pengakuan dari Walikota Gorontalo Adhan Dambea saat melakukan kunjungan silahturrahim terhadap Bupati Gorontalo David Bobihoe Akib selasa kemarin 02/06 bertempat diruang kerja Bupati Kabupaten Gorontalo.

Kepada sejumlah wartawan Adhan mengungkapkan bahwa kunjungan silahturrahimnya terhadap Bupati Gorontalo David Bobihoe Akib merupakan tindak lanjut diri kerjasama yang telah dibangun antara para Bupati/Walikota sepropinsi gorontalo, dimana menurutnya untuk membawa propinsi gorontalo lebih maju kedepan dibutuhkan adanya keselarasan dan kerja sama antara kabupaten/kota, dan selaku 2 daerah yang merupakan induk dari lahirnya propinsi gorontalo sudah selayaknya setiap saat harus bersinegi dalam proses pemerintahan dan pembangunan, karena menurut Adhan apapun konsep terbaik demi kemajuan pembangunan dipropinsi gorontalo harus diawali dari Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo.

Adhan menjelaskan dari kunjungan pertamanya dikabupaten gorontalo sejak dirinya dilantik selaku Walikota, terdapat banyak perubahan mendasar dipemerintahan kabupataten Gorontalo yang dijumpainya pada kunjungan saat ini, dimana menurutnya saat ini wilayah kabupaten gorontalo terjadi banyak peningkatan baik dari sisi pemerintahannya maupun pembangunannya, banyak konsep – konsep pemerintahan yang layak untuk dicontohi bagi kobupaten/kota lainnya, terlebih konsep Klinik Layanan Publik yang sedang diluncurkan pemerintah kabupaten Gorontalo saat ini.

Menurut Adhan konsep Klinik Layanan Publik yang digagas pemerintah kabupaten Gorontalo dalam kepemimpinan Bupati David Bobihoe Akib sesungguhnya sangat cocok diterapkan diwilayah Kota Gorontalo yang lingkup wilayahnya kecil bila dibandingkan dengan wilayah kabupaten Gorontalo, Karenanya Tegas Adhan dirinya akan menugaskan seluruh pimpinan SKPD pemerintah Kota Gorontalo untuk datang dikabupaten Gorontalo melihat sistim ataupun mekanisme pelaksanaan klinik layanan Publik guna diterapkan dikota Gorontalo. Dan secara tegas Adhan menjelaskan bahwa dirinya selaku Walikota tidak akan merasa malu untuk meniru suatu yang terbaik yang dilakukan daerah lain untuk diterapkan diwilayah Kota Gorontalo, sebab untuk bisa lebih maju lagi kedepan maka pola – pola lama yaitu tidak mau meniru harus dihilangkan. Buat apa kita gengsi meniru sesuatu yang kita anggap baik dan pantas dilakukan diwilayah kita. Pungkas Adhan.