DAVID SOROTI KINERJA PEMPROV, BANYAK PROYEK YANG AMBURADUL

Kunjungan kerja DPRD Propinsi Gorontalo khususnya anggota DPRD dari dapil II untuk wilayah kabupaten gorontalo dalam rangka memasuki masa reses yang dipimpin langsung Ketua DPRD Amir Piola Isa diwilayah kabupaten gorontalo dimanfaatkan Bupati David Bobihoe untuk menumpahkan segala unek – uneknya terkait pelaksanaan proyek – proyek propinsi yang menuai banyak masalah dikabupaten gorontalo akibat pelaksanaannya yang terkesan asal jadi. Sesuai data di lapngan ada beberapa kasus yang pengerjaanya amburadul seperti Penyelesaian ganti rugi tanah yang belum tuntas/bermasalah; Jalan Payunga – Huntu (Kec. Batudaa) dimana
Kegiatan pembentukan badan jalan sampai saat ini belum dilaksanakan, kontraktor hanya mengadakan material dilokasi namun belum di hampar dan dipadatkan. Sehingga jalan tidak dapat digunakan, selain itu Pada ruas jalan tersebut seharusnya dibuat gorong-gorong minimal 5 (lima) buah, namun menurut kontraktor tidak ada di dalam RAB/anggaran Jalan Tangkobu – Bilato (Kec. Boliyohuto)
Gorong-gorong yang dibuat tahun 2007, sudah ambruk,
Konstruksi yang sesuai seharusnya jembatan panjang 6 (enam) meter mengikuti bentang sungai, dilapangan hanya dibuat gorong-gorong 3 (tiga) meter.
Tidak hanya itu proyek oleh dinas sosial Propinsipun banyak yang amburadul seperti Bantuan Stok Makanan sudah kadaluwarsa seperti sambal, kecap, supermie, makanan bayi dan ibu hamil.,Penyerahan bantuan program UEP untuk stimulan fakir miskin terdapat banyak penyimpangan. Misal:Yang disepakati mesin perontok jagung, diserahkan mesin gilingan kopi (desa Pangadaa Kec. Pulubala)
Yang disepakati katintin dan jaring diserahkan meja dan mesin tik (desa Kayubulan Kec. Batudaa Pantai)Yang disepakati perahu, jaring dan alat pancing diserahkan katintin (Desa Iluta Kec. Batudaa), sehingga untuk memenuhi kebutuhan, nelayan menjual lagi katintin untuk membeli perahu.Pengalihan lokasi komunitas adat terpencil tahun 2007, dilaporkan Desa Buhu Kec. Tibawa, ternyata dialihkan ke Bone Bolango
Pembangunan MCK di Desa Polohungo Kec. Tolangohula oleh Dinas Sosial Provinsi, ternyata material masyarakat belum dibayar Rp. 3.000.000
Sementara untuk Dinas Pertanian, Badan Penyuluh Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, Kesbangpol Bappeda, dinas Pendidikan, Pemuda dan olahragapun tak luput dari sorotan Bupati David Bobihoe atas pengerjaan Proyek yang asal jadi ini. Ujar David. Sehingga nantinya untuk urusan pemerintahan David berharap harus ada koordinasi antara Pemprov dan Kab/Kota yang ada, agar di tingkat lapangan tidak akan terjadi Miss Komunikasi dalam masyarakat David menambahkan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Mengandung semangat Trias Politika bahwa kita mengenal pembagian urusan tetapi bukan pemisahan urusan ujarnya Sementara untuk urusan TKD David mengharapkan agar dalam memaksimalkan pengawasan dan koordinasi diharapkan agar pemanggilan Kepala Desa dan Camat untuk kegiatan apapun termasuk penerimaan TKD harus melalui Pemerintah Kabupaten Gorontalo, sehingga pemberian TKD disarankan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten, agar lebih optimal dan maksimal karena Pemerintah Kabupaten Gorontalo mempunyai Kontrak Kinerja ;Kontrak Komitmen ;Pembagian Target Lahan Produksi ;PT. AgroPotombulu ;Tanah Bengkok. Dan lain-lain, hal ini penting karena mengingat kedepan ada banyak tugas dan tanggung jawab dan keinginan khusus Kab. Gorontalo yang harus didukung dan dipromosikan oleh pemerintah propinsi yang di antaranya adalah pada Tahun 2009 nanti Pemerintah Kabupaten Gorontalo akan melaksanakan Program Desa Laboratorium Pemerintahan (Desa LAB). Ungkap David.